Tidak Ada Jera-Jeranya Untuk Studi Banding

Meskipun sudah berpuluh-puluhan kali mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan masyarakat, namun kebiasaan para anggota dewan yang terhormat di DPR untuk melakukan studi banding ke luar negeri masih saja tetap dilanjutkan. Berbagai kritik pun terlontar ke permukaan terkait kegiatan studi banding yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara ratusan juta hingga miliran rupiah tersebut, tetapi kritikan-kritikan dari berbagai kalangan masyarakat ini tidak membuat anggota dewan kita di DPR menjadi jera.

Bahkan belakangan diberitakan sebanyak 20 anggota Badan Legislatif DPR mengalokasikan anggaran untuk studing banding ke beberapa negara. Kritik dari masyarakat tersebut berpusat pada perjalanan ke Denmark dan Turki tersebut hanya untuk menentukan atau memilih lambang/logo Palang Merah Indonesia(PMI). Anggaran yang di gunakan untuk terbang ke Denmark dan Turki pun tidak main-main, yakni sebesar Rp 2,3 miliar.

Pertanyaan yang sangat sederhana adalah, apakah masuk akal menggunakan dana sebesar itu hanya untuk studi banding tentang lambang atau logo PMI?

Pemahaman akal sehat kita pasti akan mengatakan “tidak”. Namun Ketua Baleg Ignatius Mulyono berkilah, kunjungan ke Denmark dan Turki adalah untuk mempelajari soal palang merah di kedua negara termasuk penggunaan logo palang merah atau bulan sabit merah untuk PMI. Karena itu, dipandang perlu oleh DPR untuk mengecek ke lapangan sebab Denmark menggunakan logo palang merah sedangkan Turki menggunakan logo bulan sabit merah.

Namun seandainya studi banding dibanding perlu, masih dapat di pertanyakan lagi apakah harus dilakukan rombongan sebanyak 20 anggota Baleg. Bukan sekali ini saja studi banding atau kunjungan ke luar negeri oleh DPR dipertanyakan kemanfaatannya. Hampir selalu muncul gugatan seputar efektivitas dan urgensi atas studi banding itu juga selalu menguap untuk kemudian terulang lagi di kemudian hari.

Seperti ibarat “anjing menggonggong kafilah tetap berlalu” DPR sepertinya sudah kebal dengan kritik mengenai pemborosan anggaran melalui studi banding dan selalu saja ada alasan untuk mengulang kegiatan tersebut. Anggapan bahwa studi banding hanya pemborosan anggaran bukan hanya prepsi publik semata. Mantan anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengaku, kunjungan kerja DPR ke luar negeri sebagian besar hanya untuk berwisata.

Kunjungan kerja itu diakui hanya 20 persen untuk kegiatan kenegaraan, sedangkan 80 persen alokasi waktu di gunakan untuk piknik. Sebab, waktu efektif perhari untuk acara kenegaraan hanya sekitar dua jam saja, selebihnya waktu lebih banyak di gunakan untuk berjalan-jalan atau berbelanja. Bukan rahasia umum lagi apabila para staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di sebuah negara harus dibuat repot mengawal kunjungan wisata berkedok kenegaraan tersebut.

Penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar tanpa kemanfaatan yang jelas juga sangat menyentuh rasa keadilan. Namun, pada kenyataannya bahwa kritik atas persoalan ini selalu mentah, sedikit banyak mencerminkan posisi rakyat yang lemah ketika menuntut pertanggungjawaban anggaran.

Padahal tidak ada salahnya wakil rakyat untuk serius menampung semua kritik dan saran terkait penganggaran kegiatan yang akan dilakukan. Sudah seharusnya mereka memahami bahwa sebuah kegiatan yang dianggarkan oleh uang rakyat, harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Apabila kegiatan tersebut sesuai dengan kepentingan rakyat, kita yakin pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut bisa benar-benar diterima oleh rakyat. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut tidak tepat atau bahkan hanya sebatas “kuda tunggangan” untuk kepentingan diri sendiri, maka pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut pasti tidak akan seperti yang diharapkan. [sumber]